excitesubmit.org – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 tetap sebesar Rp335 triliun. Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi wacana penyesuaian anggaran yang sebelumnya disinggung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dalam APBN 2026,” ujar Dadan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi terbatas yang melibatkan beberapa kementerian menitikberatkan pada penyelarasan kebijakan anggaran menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Rapat tersebut dihadiri Kementerian Keuangan serta kementerian terkait lainnya.
Menurut Dadan, pembahasan kemungkinan penyesuaian anggaran masih sebatas opsi dan belum ada keputusan resmi. Opsi yang dibicarakan lebih menitikberatkan pada pos belanja tidak langsung terkait penyediaan makanan bagi penerima program. Ia menambahkan bahwa sekitar 93 persen anggaran MBG diarahkan langsung untuk bantuan makan bergizi yang disalurkan ke berbagai daerah melalui satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masih ada peluang efisiensi dalam pelaksanaan program MBG. “MBG akan diefisienkan cara belanjanya. Program ini bagus karena menyasar masyarakat yang membutuhkan, hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” kata Purbaya. Ia menekankan bahwa program tetap penting, namun pelaksanaan anggaran bisa dibuat lebih efektif tanpa harus menggunakan seluruh Rp335 triliun.
Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap di bawah tiga persen. Salah satu fokus efisiensi adalah pada pos Anggaran Biaya Tambahan yang berpotensi membuat belanja membengkak.
Data realisasi hingga 9 Maret 2026 menunjukkan anggaran MBG telah terealisasi Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total anggaran. Program ini tercatat telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima dengan dukungan lebih dari 25 ribu satuan pelayanan gizi di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, mencapai sekitar 35,47 juta orang. Sumatera menempati posisi kedua dengan 12,63 juta penerima, diikuti Kalimantan sebanyak 2,63 juta penerima.
Program MBG diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang paling membutuhkan, terutama anak-anak dan keluarga berpendapatan rendah. Ketersediaan anggaran yang cukup besar memungkinkan distribusi makanan bergizi merata ke seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil.
Dadan menegaskan bahwa BGN akan terus memantau pelaksanaan program, memastikan dana digunakan tepat sasaran dan efektif. Langkah ini penting agar program MBG benar-benar memberi dampak positif pada kesehatan dan gizi masyarakat.
Pemerintah juga mendorong inovasi dan optimalisasi di tingkat satuan pelayanan gizi. Misalnya, pengelolaan logistik, pemilihan menu bergizi, dan koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat waktu dan berkualitas. Efisiensi ini tidak mengurangi kuantitas atau kualitas bantuan yang diterima masyarakat.
Dengan tetap mempertahankan anggaran MBG Rp335 triliun, pemerintah menegaskan komitmen dalam menjamin keamanan pangan dan gizi nasional. Selain itu, langkah efisiensi diharapkan menjaga stabilitas APBN dan menciptakan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Program MBG merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Pemantauan berkala, evaluasi, serta koordinasi antar-kementerian diharapkan membuat program lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi, sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh penerima di Indonesia.
Leave a Reply