excitesubmit.org – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan dengan pendekatan ramah anak. Pendekatan ini berbeda dengan cara yang terkesan memaksa atau melibatkan aparat keamanan.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya hadir di lapangan dengan cara persuasif dan humanis.
“Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus hadir dengan pendekatan ramah anak, bukan sekadar instruksi yang melibatkan aparat keamanan,” ujar Jasra di Jakarta, Selasa.
Pernyataan ini muncul merespons laporan dari Banyuwangi, di mana kepala SPPG setempat menghadapi kesulitan meningkatkan jumlah penerima manfaat MBG. Beberapa sekolah menolak program ini meski aparat keamanan, termasuk danramil dan kapolsek, dilibatkan.
Baca juga: “Kolaborasi Amartha dan Ibu-Ibu Perkuat Ketahanan Pangan”
Hindari Pendekatan Komando, Utamakan Psikologi Anak
Menurut Jasra, setiap dinamika di lapangan, termasuk narasi penolakan dari sekolah atau anak, harus ditangani dengan pendekatan psikologis dan medis, bukan sekadar komando birokrasi.
“Situasi seperti ini harus disikapi dengan pendekatan psikologis dan medis, bukan sekadar komando birokrasi,” tegasnya.
KPAI menekankan pentingnya mengutamakan hak anak, kenyamanan, dan keamanan psikologis saat menyalurkan MBG. Pendekatan yang humanis diyakini akan meningkatkan partisipasi sekolah dan keluarga dalam program ini.
Basis Data Kesehatan Anak Penting untuk MBG Tepat Sasaran
Selain pendekatan, KPAI mendorong BGN dan SPPG memiliki basis data kesehatan anak penerima MBG, terutama rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG). Basis data ini diperlukan agar program MBG dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing anak.
Jasra menekankan urgensi langkah ini mengingat kondisi kesehatan anak-anak Indonesia yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sekitar 15–20 persen anak usia sekolah mengalami gejala maag atau gangguan lambung akut.
Selain itu, kasus hipertensi, diabetes, dan obesitas pada anak-anak juga meningkat akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih dari makanan olahan.
“Jika kita punya rekam medis AKG dari PAUD hingga kuliah, MBG akan menjadi instrumen penyelamat generasi. Kita bisa mendeteksi dini anak yang malnutrisi, obesitas, hingga yang memiliki gangguan tiroid atau anemia,” jelas Jasra.
Fokus MBG pada Kesehatan dan Hak Anak
KPAI menegaskan, MBG seharusnya dijalankan dengan pendekatan yang berpihak pada anak, baik dari sisi psikologis, kesehatan, maupun hak anak. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki gizi generasi muda secara optimal.
Pendekatan berbasis data dan ramah anak diyakini mampu menekan angka malnutrisi, obesitas, dan penyakit akibat pola makan tidak sehat. Program ini juga akan membantu sekolah dan keluarga memahami kebutuhan gizi anak secara tepat.
“Pendekatan humanis dan berbasis data akan menjadikan MBG lebih efektif, tepat sasaran, dan aman bagi anak-anak,” tutup Jasra.
Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Agar berhasil, penyaluran harus bebas dari tekanan aparat dan berbasis pendekatan psikologis, medis, serta data kesehatan. KPAI menekankan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga penting untuk mencapai tujuan ini secara optimal.
Baca juga: “Jelang Ramadan, MBG di Aceh Masih Menunggu Arahan”
Leave a Reply