excitesubmit.org – Sidang pemeriksaan ahli dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ditunda setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, dilaporkan sedang sakit.
Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, Roy Riady, menjelaskan bahwa Nadiem tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa hari terakhir.
“Hari ini terdakwa menjalani rawat inap,” kata Roy dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.
Mendengar keterangan tersebut, majelis hakim memutuskan menunda sidang pemeriksaan ahli hingga Senin, 30 Maret.
Advokat Nadiem, Zaid Mushafi, menambahkan bahwa kliennya dijadwalkan menjalani operasi pada Selasa, 17 Maret. Sebelumnya, Nadiem akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu, 14 Maret.
“Setelah operasi, beliau diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk pemulihan. Namun, durasi pastinya menyesuaikan masa penyembuhan,” ujar Zaid.
Dugaan Korupsi Chromebook dan CDM
Dalam kasus ini, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun. Kerugian tersebut terkait pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi, termasuk laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Dugaan korupsi terjadi selama tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022. Proyek ini disebut tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain Nadiem, terdapat tiga terdakwa lain dalam persidangan berbeda yang terkait kasus ini, yakni Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan, yang hingga kini masih buron.
Rinciannya, kerugian negara mencapai Rp1,56 triliun akibat program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Kerugian tambahan sebesar 44,05 juta dolar AS atau setara Rp621,39 miliar berasal dari pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan.
Selain itu, Nadiem disebut menerima uang Rp809,59 miliar dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian besar berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.
Harta tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022, termasuk surat berharga senilai Rp5,59 triliun.
Ancaman Pidana dan Dasar Hukum
Atas perbuatannya, Nadiem terancam pidana sesuai Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, dakwaan juga merujuk pada Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman bagi terdakwa dapat berupa pidana penjara hingga puluhan tahun serta denda sesuai ketentuan UU Pemberantasan Korupsi.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan proyek besar pengadaan sarana digital untuk pendidikan, sekaligus memunculkan pertanyaan soal akuntabilitas pejabat tinggi.
Penjadwalan Ulang dan Proses Sidang Selanjutnya
Dengan kondisi kesehatan Nadiem, sidang pemeriksaan ahli dijadwal ulang pada akhir Maret. Penundaan ini memberi waktu bagi terdakwa untuk memulihkan kondisi sebelum menghadapi pertanyaan dan keterangan saksi ahli.
Keputusan penundaan juga menunjukkan bahwa pengadilan memperhatikan hak-hak terdakwa serta prosedur hukum yang adil.
Majelis hakim kemungkinan akan melanjutkan pemeriksaan ahli untuk menilai dampak proyek Chromebook dan CDM terhadap kerugian negara.
Proses ini krusial untuk menentukan tanggung jawab hukum Nadiem dan terdakwa lain, sekaligus memperkuat bukti dalam kasus korupsi bernilai triliunan rupiah.
Kasus Chromebook Tetap Menjadi Sorotan
Kasus dugaan korupsi Chromebook dan CDM tetap menjadi perhatian publik dan media. Sidang penundaan karena sakit Nadiem menambah dimensi hukum dan prosedural yang harus diperhatikan.
Jika Nadiem pulih sesuai jadwal, pemeriksaan ahli akan berjalan sesuai rencana, dan proses hukum akan terus memproses kasus dengan transparan.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi sistem hukum Indonesia dalam menangani korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Leave a Reply